Yogyakarta (24/10/2023) jogjaprov.go.id – Dalam pengendalian inflasi pangan, diperlukan langkah strategis melalui peningkatan produktivitas, efisiensi produksi, perbaikan struktur pasar, dan intervensi yang adil baik bagi produsen maupun konsumen. Implementasi pengaturan pola tanam bahan pangan pokok yang memiliki harga jual relatif mahal guna turut dukung kepentingan industrialisasi menjadi salah satu strategi tersebut. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan hal demikian dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY pada Selasa (24/10) di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta. Rakorda bertema ‘Sinergi dan Koordinasi dalam Mitigasi Risiko Inflasi Pangan’ ini diikuti oleh Sekda DIY Beny Suharsono, bupati/wali kota se-DIY, Kapolda DIY, Kepala Perwakilan BI DIY, Kepala OPD se-DIY, anggota TPID kabupaten/kota se-DIY, dan jajaran tamu undangan lainnya. “Kita bisa mengatur pola tanam pada bahan pangan pokok bernilai ekonomi tinggi, entah itu cabai rawit, cabai keriting, brambang, beras dan sebagainya. Produk-produk itu bagian dari produk industri. Dulu memang bukan bagian industri, tapi sekarang kan bisa jadi bahan produk industri. Harapan saya, yang panen itu secara teknis nanti bisa kita hitung, sehingga stok itu selalu ada, bisa diatur,” terang Sri Sultan. TPID DIY dan TPID kabupaten/kota se-DIY menurut Sri Sultan harus bersinergi, berdialog bersama para petani terkait rencana pengaturan pola tanam. Demikian pula dengan mengubah mindset masyarakat sebagai bagian penyedia pangan, bukan hanya sebagai masyarakat agraris yang bertani untuk memenuhi kebutuhan stok pangan seperti zaman dahulu. Terkait inflasi, Sri Sultan mengatakan, di tahun 2023, data BPS menunjukkan penurunan inflasi DIY pada bulan September 2023 menjadi 3,30% YoY. Angka tersebut turun drastis dari angka 6,81% YoY pada September 2022. “Kita berhasil kembali ke target sasaran inflasi nasional. Keberhasilan ini tak terlepas dari sinergi dan kolaborasi kita, terutama dalam mengantisipasi peningkatan inflasi pada momen penting seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan momen khusus lainnya. Semakin terkendalinya inflasi hingga akhir tahun 2023 adalah hasil dari kerja keras bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY dan program-program terarah dari seluruh komponen TPID,” ungkap Sri Sultan. Proyeksi inflasi DIY untuk tahun 2023 menurut Sri Sultan memiliki rentang target 2-4%, sejalan dengan terjaganya inflasi kumulatif hingga September 2023. Meskipun demikian, DIY tetap berhadapan dengan beberapa risiko peningkatan tekanan inflasi hingga akhir tahun 2023, termasuk permintaan tinggi di akhir tahun, keterbatasan pasokan bahan pangan akibat El Nino, dan kenaikan harga pangan dunia akibat proteksionisme. Menghadapi risiko tersebut, terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan. Pertama, optimalisasi anggaran pemda di seluruh DIY untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap kenaikan harga, melalui prioritas belanja untuk antisipasi. Kedua, pasar murah dan operasi pasar yang dilakukan secara tepat, dengan mempertimbangkan lokasi, subsidi, durasi, dan manfaat. Ketiga, neraca pangan perlu dibangun secara rinci dari kabupaten/kota dan diinformasikan secara terbuka. Data ini sangat penting sebagai dasar kebijakan pengendalian inflasi ke depan. Upaya keempat, mendorong optimalisasi lahan tidur atau Tanah Kas Desa serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian, mengingat hubungan positif antara perkembangan inflasi dan sektor pariwisata. Sementara upaya kelima, komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya stabilisasi inflasi, dengan melakukan penguatan infrastruktur dan rantai pasok untuk menjaga kelancaran distribusi dan stabilisasi harga dan pasokan. Sementara dalam laporannya, Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono menuturkan, TPID DIY melakukan beberapa inisiatif dalam kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif). Inisiatif tersebut seperti Operasi Pasar, Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), dan Gerakan Pangan Murah untuk di sisi hilir. Pelaksanaan tersebut tentunya melibatkan BUMN dan swasta yang ditujukan sebagai upaya stabilisasi harga dan pasokan hingga ke tingkat masyarakat serta untuk menahan dan menjaga dinamika harga yang berkembang. Pun optimalisasi Kios Segoro Amarto yang ditujukan sebagai penyeimbang harga dan pasokan di pasar. Kios Segoro Amarto diharapkan mendukung stabilisasi harga di pasar terutama para pedagang agar tidak menjual komoditas dengan harga terlalu tinggi. Sementara di sisi hulu, ada pendampingan dan fasilitasi petani untuk peningkatan produksi; Sekolah Lapang Good Agriculture Practice komoditas bawang merah ke Kelompok Tani dan cabai merah ke Gapoktan; melakukan business matching antara klaster-klaster pertanian dengan pasar tradisional; inovasi Agro Electrifying pada komoditas hortikultura; dan pengembangan dan peningkatan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan. “Langkah-langkah tersebut di atas dilakukan TPID DIY dalam rangka menjaga stabilitas inflasi di daerah. Inflasi yang stabil yang terkendali tentunya juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian di DIY,” ucap Beny. Guna menjaga stabilisasi harga pangan, Pemda DIY dan seluruh stakeholders turut mendukung upaya stabilisasi harga dan senantiasa bersinergi untuk menjaga terkendalinya inflasi pangan. Upaya pengendalian inflasi pangan diperlukan implementasi kebijakan riil yang bisa dirasakan langsung oleh para produsen ataupun konsumen. (Han/Ts/Wpt)
Humas Pemda DIY
