Yogyakarta (15/06/2023) jogjaprov.go.id – Pengendalian inflasi menjadi salah satu penjabaran dari Pancamulia, utamanya berkaitan dengan upaya mewujudkan peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat. Untuk itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY dan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan segera mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian inflasi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan. Hal ini diungkapkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam pidato kuncinya pada Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) DIY 2023, Kamis (15/06). Bertempat di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Sri Sultan mengatakan, pengendalian inflasi daerah dapat dilakukan dengan penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal, atau keunikan teritori ekonomi. “Hal ini untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat, sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Gali berbagai potensi untuk mengintegrasikan upaya-upaya pengendalian inflasi yang telah dilaksanakan di DIY selama ini, dengan variabel-variabel yang terdapat dalam modul reformasi birokrasi tematik pengendalian inflasi,”papar Sri Sultan. Sri Sultan menjelaskan, jika merujuk pada modul reformasi birokrasi tematik pengendalian inflasi, terdapat strategi pengendalian inflasi dengan instrumen 4K. Startegi tersebut meliputi strategi keterjangkauan harga, strategi ketersediaan pasokan, strategi kelancaran distribusi, dan strategi komunikasi efektif. Sri Sultan pun menambahkan, selama ini masih terdapat tantangan dalam upaya pengendalian inflasi di DIY. Tantangan tersebut antara lain, adanya korelasi antara perkembangan inflasi dengan perkembangan wisata dari perspektif positif. Hal ini dapat dipandang sebagai peluang pasar, tentu melalui peningkatan produksi guna memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat luar daerah. “Tentu besar harapan kita, momentum meningkatnya aktivitas ekonomi pasca pandemi dapat pula direspon oleh para produsen dengan meningkatkan produksi. Di sisi lain, saya berharap ada kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan para penampung produk lokal di DIY. Tentunya agar mereka dapat memfasilitasi penyerapan produk lokal, dan mendistribusikan produk tersebut, papar Sri Sultan. Dan mewakili Pemda DIY, Sri Sultan pun mengapresiasi dan berterima kasih atas kolaborasi dan kinerja lintas sektor yang terjalin selama ini, sehingga inflasi di DIY semakin melandai. Sri Sultan juga mengajak semua pihak untuk siap siaga menghadapi berbagai risiko inflasi ke depan, termasuk kesiapan untuk memitigasi risiko El Nino. “Mari senantiasa berjaga-jaga dan meningkatkan semangat golong-gilig, seiring sinergitas dan pengembangan inovasi dalam upaya mendorong pengembangan produk pangan dan pengendalian harga,” tegas Sri Sultan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Budiharto Setyawan saat menyampaikan pandangan dan evaluasi mengenai perkembangan inflasi pangan DIY mengatakan, tingginya curah hujan sepanjang tahun 2022 menyebabkan menurunnya produktivitas pada sektor pertanian. Hal ini berpengaruh pada tekanan inflasi komoditas pangan, khusus untuk padi. “Berdasarkan data BPS, secara rata-rata, produktivitas padi di DIY tahun 2022 adalah 50,64 kuintal perhektar atau menurun dari sebelumnya yakni 51,77 kuintal perhektar. Di sisi lain, meredanya wabah CoViD-19 telah mendorong peningkatan mobilitas dan penyelenggaraan kegiatan di luar jaringan sehingga memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di DIY yang tumbuh tinggi,” paparnya. Budi menambahkan, TPID DIY Daerah Istimewa Yogyakarta bersama-sama dengan TPID kabupaten/kota telah melakukan serangkaian agenda kerja, antara lain pemantauan secara periodik atas pasokan dan harga komoditas utama. Pemantauan dilakukan ke distributor, pasar tradisional, pusat informasi harga pangan strategis, maupun melalui platform bigdata inflasi.
artikel ini telah tayang di https://jogjaprov.go.id/berita/pengendalian-inflasi-jadi-penjabaran-pancamulia
